Pemerintahan Oligarki

 

Pengertian Pemerintahan Oligarki dan Ciri-cirinya

Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat, hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan serta kekuatan militernya. Kata oligarki sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “oligarchia”, di mana kata oligoi yang berarti sedikit dan arkhein yang memiliki arti memerintah. Awal mula sistem pemerintahan oligarki pertama kali terjadi pada negara Yunani Kuno.

Di dalam beberapa teori, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan sekelompok kecil, sedangkan oligarki (oligarch) diartikan sebagai sebuah pelaku yang menguasai serta mengendalikan suatu konsentrasi secara besar – besaran dalam hal sumber daya material yang nantinya bisa digunakan untuk mempertahankan ataupun dapat meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi eksklusif sosial.

Jika konsep oligarki berdasarkan pada hal “minoritas yang menguasai mayoritas”, bisa dikatakan jika di setiap kekuasaan hingga pemerintahan yang memposisikan minoritas di dalam kepemimpinan, bisa dikatakan sebagai sistem pemerintahan oligarki. Sistem oligarki terjadi di negara Soviet, kardinal gereja, pada sebuah direksi perusahaan hingga demokrasi itu sendiri sebab di dalamnya hanya dipimpin atau dikuasai oleh sedikit orang. Oleh karena itu, seorang profesor dari Northwestern University, Jeffrey A. Winters mengubah konsep dan pemahaman mengenai oligarki.

Menurut Winters, oligarki dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan. Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempuyai status minoritas di dalam sebuah komunitas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang obligarki harus mempunyai dasar kekuasaan yang sulit dipecah serta jangkauan yang harus sistemik.

Untuk memperjelas mengenai oligarki, Winters menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama antara lain, tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, dan yang terakhir sifat liar atau jinak. Dari ciri – ciri tersebut, Winters juga membuat empat tipe ideal untuk oligarki, yaitu:

1. Oligarki Panglima

Oligarki muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk merebut sumber daya secara langsung kekuasaan milik oligarki lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukan satu panglima dengan panglima lain, akibatnya ancaman yang paling dominan terjadi pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah terjadi pada masa pra sejarah, Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di Pegunungan Apalachia.

2. Oligarki Penguasa Kolektif

Oligarki mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma dan juga praktek politik pasca Soeharto di Indonesia.

3. Oligarki Sultanistik

Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan Oligark. Terdapat suatu hubungan antara Oligark (patron-klien) dengan Oligark yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para Oligark yang lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada Oligark utama atau tunggal. Hal ini pernah terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto.

4. Oligarki Sipil

Oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Sehingga, Oligark hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis serta melibatkan pemilu. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan India di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter.

Ciri – Ciri Negara Yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Oligarki

Seiring berjalannya waktu, oligarki telah merambah hingga kepada sistem demokrasi, di mana suatu kepemimpinan dikuasai oleh minoritas atas mayoritas. Terdapat beberapa ciri – ciri tertentu yang hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan oligarki. Beberapa ciri – ciri tersebut antara lain:

1. Kekuasaan dipegang atau dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat.

Ciri – ciri merupakan salah satu ciri dari sistem pemerintahan oligarki yang paling bisa terlihat yaitu kepemimpinan dikendalikan atau dipegang oleh suatu kelompok kecil masyarakat. Sebagian besar kelompok kecil ini mempunyai uang. Mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam pemerintahan karena memiliki uang serta kekayaan.

Hal ini pernah terjadi saat revolusi industri yang terjadi di Inggris. Orang – orang kaya yang memperolah uang dari hasil revolusi industri bisa masuk ke dalam pemerintahan dengan mudah.

2. Terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrim.

Sistem pemerintahan oligarki bisa terjadi karena adanya kesenjangan dalam hal material yang sangat ekstrim di dalam masyarakat. Orang – orang kaya akan terlihat menonjol jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tidak seimbang distribusi kekayaan pada sebuah masyarakat, akan semakin besar pula pengaruh kekayaan terhadap kekuasaan.

Hal tersebutlah yang memunculkan konflik sosial di masyarakat di pemerintahan oligarki. Contoh dari konflik sosial di pemerintahan oligarki yaitu, kemiskinan yang semakin meningkat sedangkan pemimpinnya semakin kaya.

3. Uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan.

Ciri – ciri lain dari pemerintahan oligarki yang sangat mudah dilihat yaitu, kekuasaan yang terfokus pada kekayaan. Kekayaan tersebut bisa mempengaruhi segala hal seperti kapasitas, motivasi, hingga masalah politik untuk mereka yang mempunyai kekuasaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas jika mereka yang mempunyai kekayaan, akan dengan mudah untuk memperoleh kekuasaan di negara.

4. Kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan kekayaan.

Pemerintahan oligarki erat kaitannya dengan kekayaan. Sistem pemerintahan hingga politik yang dijalankan oleh suatu negara dalam hal ini menerapkan sistem oligarki biasanya hanya untuk mempertahankan kekayaan bagi penguasa. Di dalam pemerintahan oligarki, pengambilalihan kekayaan artinya mengambil alih kekuasaan. Sehingga, akan dilakukan berbagai cara bagi penguasa untuk mempertahankan kekayaan yang dimilikinya.

Apakah Indonesia Juga Menganut Sistem Pemerintahan Oligarki?

Seperti yang kita ketahui jika sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, mempunyai tujuan yaitu untuk memeratakan kekuasaan serta ekonomi, ternyata tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Jeffery Winters yang merupakan analisis politik, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita – cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut Indonesia mempunyai oligarki demokrasi. Winters pun menambahkan jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum.

Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto, yang semula oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif. Lantas oligarki tidak hilang begitu saja, justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer.

Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul “Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market”. Mereka menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada tahun 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia.